Berada di pulau
paling Timur bagian Indonesia ini, memang sering mengundang dan menyebabkan
munculnya beberapa konflik. Karena kurangnya komunikasi yang baik sehingga
dapat menimbulkan kesalahpahaman yang cukup mempersulit pekerjaan pemerintah
Indonesia.
Salah satu
contoh yang paling sering di permasalahkan di Papua ialah dana Otsus Plus yang
di khususkan untuk Papua maupun Papua Barat. Dana yang terbilang bernilai cukup
banyak ini di prioritaskan guna kepenting membangun setiap daerah yang ada di
Papua. Sehingga Papua yang masih memiliki penduduk yang kurang mampu maupun
daerahnya yang masih dikatakan tertinggal dapat menjadi lebih baik dan mampu
bersaing dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia.
Baru-baru ini Bapak
Presiden Joko Widodo telah melakukan beberapa langkah untuk membantu
pembangunan di Papua. Salah satu caranya ialah memberikan penjelasan kepada
rakyat Papua yang masih berseberangan dengan NKRI dengan cara Dialog.
Masyarakat Papua
beranggapan bahwa dialog yang di lakukan Presiden ini merupakan langkah mereka
untuk mendapatkan referendum. Hal tersebut tentu sangat salah, karena dialog
yang dilakukan ini guna membahas masalah Rancangan UU Otsus Plus untuk pembangunan
di wilayah Papua, juga untuk membantu masyarakat Papua yang masih hidup di
bawah garis kemiskinan.
Realita yang
harus di pahami dan di mengerti oleh masyarakat Papua bahwa Rancangan UU Otsus
Plus sebanyak 365 pasal adalah jawaban untuk mengatur kewenangan bagi
masyarakat Papua di atas semua potensi dan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang
ada.
Maka dari itu,
masyarakat Papua tidak boleh lagi menganggap bahwa dialog yang dilakukan itu
adalah sebagai bentuk referendum melainkan rancangan UU Otsus Plus guna
memajukan daerah di Papua, membangun daerah di Papua serta mensejahterakan
masyarakat Papua yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar