Kelompok KNPB Yang Tidak Tau Diri

Berawal dari cara mencoba untuk memprovokasi masa yang ada di daerah Yahukimo, kelompok KNPB kembali melaksanakan aksinya dengan cara membuat onar daerah tersebut dengan mengadakan suatu aksi melalui penggalangan dana yang akhirnya berakhir dengan kericuhan.

Satu buah Senjata Api (Senpi) milik Kepala Seksi Intel Polres Yahukimo, Inspektur Dua (Ipda) Budi Santoso dirampas setelah membubarkan sekelompok massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang sedang melaksanakan penggalangan dana, pada Kamis (19/3) sekira pukul 10.30 WIT, tepatnya di kompleks Ruko Blok C Distrk Dekai, Kabupaten Yahukimo.

KNPB yang hanya ormas yang selalu meresahkan masyarakat dan selalu membuat kerusuhan ini hanyalah organisasi yang tidak resmi. Beberapa kali organisasi ini telah dicoba dibubarkan karena sangat meresahkan masyarakat, tetapi tetap saja ada dikarenakan anggotanya kebanyakan orang yang putus sekolah dan mahasiswa yang berhenti dari kuliahya.

Dengan merampas sebuah pistol milik intel polisi, kelompok KNPB ini berusaha untuk menembak salah satu polisi yang mencoba membubarkan aksi rusuh mereka. Tidak tahu tujuan dan maksud dari mereka tetapi yang pasti KNPB ini mencoba untuk membuat kerusuhan.

Sehingga dari aksi mereka tersebut apabila terdapat korban masyarakat papua, maka mereka akan memgemborkan berita melalui berbagai media massa bahwa pihak aparat yang ada di Papua telah melakukan aksi pelanggaran HAM yang selama ini di inginkan oleh pihak KNPB maupun OPM agar terlepas dari NKRI.

Penggalangan dana yang dilakukan KNPB ini bertujuan bukan untuk melakukan hal yang baik. Uang yang nantinya terkumpul mereka akan gunakan untuk membeli minuman keras dan berpoya-poya sepanjang malam. Itulah kenyataan yang selama ini terjadi di Papua yang paling sering dilakukan oleh kelompok KNPB tersebut.

Mungkin terlalu sedikit uang dari penggalangan yang mereka dapatkan, maka dengan cara merampas sebuah senjata milik polisi tersebut mereka bisa mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Senjata yang tadinya mereka rampas akan mereka jual dengan pemerintahan vanuatu kerena mereka telah bersepakat dan telah melakukan sebuah misi perencanaan untuk membuat berbagai macem kerusuhan agar West Papua/OPM bisa terlepas dari NKRI.

Masyarakat banyak hanya dapat berharap kepada pemerintah agar kelompok KNPB ini segera di bubarkan agar tidak lagi meresahkan masyarakat dan membuat kerusuhan yang takutnya nanti akan menimbulkan korban jiwa yang tidak bersalah.

Dialog Papua untuk Pembangunan di Papua

Berada di pulau paling Timur bagian Indonesia ini, memang sering mengundang dan menyebabkan munculnya beberapa konflik. Karena kurangnya komunikasi yang baik sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman yang cukup mempersulit pekerjaan pemerintah Indonesia.

Salah satu contoh yang paling sering di permasalahkan di Papua ialah dana Otsus Plus yang di khususkan untuk Papua maupun Papua Barat. Dana yang terbilang bernilai cukup banyak ini di prioritaskan guna kepenting membangun setiap daerah yang ada di Papua. Sehingga Papua yang masih memiliki penduduk yang kurang mampu maupun daerahnya yang masih dikatakan tertinggal dapat menjadi lebih baik dan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia.

Baru-baru ini Bapak Presiden Joko Widodo telah melakukan beberapa langkah untuk membantu pembangunan di Papua. Salah satu caranya ialah memberikan penjelasan kepada rakyat Papua yang masih berseberangan dengan NKRI dengan cara Dialog.

Masyarakat Papua beranggapan bahwa dialog yang di lakukan Presiden ini merupakan langkah mereka untuk mendapatkan referendum. Hal tersebut tentu sangat salah, karena dialog yang dilakukan ini guna membahas masalah Rancangan UU Otsus Plus untuk pembangunan di wilayah Papua, juga untuk membantu masyarakat Papua yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Realita yang harus di pahami dan di mengerti oleh masyarakat Papua bahwa Rancangan UU Otsus Plus sebanyak 365 pasal adalah jawaban untuk mengatur kewenangan bagi masyarakat Papua di atas semua potensi dan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada.

Maka dari itu, masyarakat Papua tidak boleh lagi menganggap bahwa dialog yang dilakukan itu adalah sebagai bentuk referendum melainkan rancangan UU Otsus Plus guna memajukan daerah di Papua, membangun daerah di Papua serta mensejahterakan masyarakat Papua yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.