Tokoh Sesepuh dan Alumni Papua Meminta Maaf Saat Bertemu Kapolda DIY

Yogyakarta, PAPUANEWS.ID – Menyikapi isu yang berkembang di Yogyakarta terkait situasi keamanan pasca aksi demo mahasiswa Papua yang digelar di asrama Kamasan I jalan Kusumanegara 14 Juli lalu, alumni mahasiswa dan tokoh sesepuh Papua mengadakan pertemuan dengan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Brigjen Polisi Prasta Wahyu Widayat, Kamis (21/7).

Dalam pertemuan tersebut Kapolda DIY menegaskan kepada media dengan adanya pemberitaan negatif yang sangat cepat menyebar di media sosial ini adalah tidak benar. Kapolda pun meminta agar jangan ada yang mempolitisir fakta yang terjadi di lapangan sehingga membuat kesan negatif bahwa Yogyakarta tidak aman.

“Sudah tugas kami selaku pihak kepolisian untuk mengamankan wilayah Yogya. Kami bekerja profesional tanpa tebang pilih. Tolong ini jangan dipolitisir, dan berhenti menyebar isu-isu yang tidak benar, jangan memperkeruh suasana dengan memblow up berita-berita yang tidak benar,” tegasnya.

Ia menyatakan bahwa pihaknya hanya menjalankan prosedur saat pengamanan asrama mahasiswa Papua Kemasan I di Jalan Kusumanegara 14-16 Juli pekan lalu. Pihaknya tidak menginginkan adanya bentrokan yang terjadi antara mahasiswa Papua dengan ormas FKPPI, Pemuda Pancasila, Paksi Katon dan Laskar Jogja.

“Saya hanya menjalankan apa yang harus dijalankan sesuai dengan prosedur. Tujuan kami melakukan pembatasan kemarin dalam rangka pengamanan, tidak lain dan tidak bukan untuk menghindari terjadinya bentrokan yang bisa memunculkan korban,” ujarnya.

Tokoh sesepuh warga Papua di Yogyakarta, H Jansen, dalam pertemuan tersebut menyatakan rasa terima kasihnya atas kinerja Polda DIY yang berhasil meredam aksi mahasiswa Papua yang nyaris anarkis. Jansen yang hadir ditemani staf Kementerian Polhukam, Melky Boy Ellah, Deu Ofide dan Mathius Murib, mengatakan, Yogyakarta adalah kota damai yang selalu menyimpan kenangan baik bagi warga Papua terutama yang pernah menuntut ilmu di Kota Pelajar tersebut. Jansen tidak mempercayai begitu saja pemberitaan media yang menjadi viral di media sosial tersebut.

“Saya tidak percaya berita sesat yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Ia pun mengakui keterikatan Yogyakarta dan Papua yang mengandung nilai sejarah dan berawal dari kesediaan almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang pada saat itu menyambut baik kedatangan mahasiswa Papua di Yogyakarta.

Di tempat yang sama, diantaranya hadir juga almnus Yogyakarta asli Papua yang kini telah menjadi seorang penedeta yang disegani di Papua, Pdt. Andrea dan Pdt. Dr. Karel Philemon Erari mengaku malu terhadap ulah sebagian mahasiswa di Yogyakarta yang merupakan adik-adik mereka.

Karel juga mengatakan rasa terima kasih dan sekaligus pormohonan maaf terhadap kepolisian dan masyarkat Yogyakarta pada umumnya atas kejadian tersebut. “Saya berterima kasih kepada kepolisian Yogyakarta yang sabar dalam membina adik-adik kami. Mohon maaf apabila telah menyita waktu dan perhatian masyarakat Jogja. Kami sebagai alumni yang pernah menimba ilmu di Jogja merasa sedih dan malu dengan kejadian ini,” ujarnya.

Ia berharap adanya perdamaian untuk menumbuhkan kembali hubungan yang harmonis antara mahasiswa Papua dan masyarakat Yogyakarta. “Namun, marilah kita jalin erat kedekatan ini menjadi semakin harmonis, berbenah, dan adik-adik dapat kembali berbaur kepada masyarakat Jogja dalam hal saling mengupayakan kebaikan,” harapnya. (Red,Ki)

Tokoh Sesepuh dan Alumni Papua Meminta Maaf Saat Bertemu Kapolda DIY

Yogyakarta, PAPUANEWS.ID – Menyikapi isu yang berkembang di Yogyakarta terkait situasi keamanan pasca aksi demo mahasiswa Papua yang digelar di asrama Kamasan I jalan Kusumanegara 14 Juli lalu, alumni mahasiswa dan tokoh sesepuh Papua mengadakan pertemuan dengan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Brigjen Polisi Prasta Wahyu Widayat, Kamis (21/7).

Dalam pertemuan tersebut Kapolda DIY menegaskan kepada media dengan adanya pemberitaan negatif yang sangat cepat menyebar di media sosial ini adalah tidak benar. Kapolda pun meminta agar jangan ada yang mempolitisir fakta yang terjadi di lapangan sehingga membuat kesan negatif bahwa Yogyakarta tidak aman.

“Sudah tugas kami selaku pihak kepolisian untuk mengamankan wilayah Yogya. Kami bekerja profesional tanpa tebang pilih. Tolong ini jangan dipolitisir, dan berhenti menyebar isu-isu yang tidak benar, jangan memperkeruh suasana dengan memblow up berita-berita yang tidak benar,” tegasnya.

Ia menyatakan bahwa pihaknya hanya menjalankan prosedur saat pengamanan asrama mahasiswa Papua Kemasan I di Jalan Kusumanegara 14-16 Juli pekan lalu. Pihaknya tidak menginginkan adanya bentrokan yang terjadi antara mahasiswa Papua dengan ormas FKPPI, Pemuda Pancasila, Paksi Katon dan Laskar Jogja.

“Saya hanya menjalankan apa yang harus dijalankan sesuai dengan prosedur. Tujuan kami melakukan pembatasan kemarin dalam rangka pengamanan, tidak lain dan tidak bukan untuk menghindari terjadinya bentrokan yang bisa memunculkan korban,” ujarnya.


Tokoh sesepuh warga Papua di Yogyakarta, H Jansen, dalam pertemuan tersebut menyatakan rasa terima kasihnya atas kinerja Polda DIY yang berhasil meredam aksi mahasiswa Papua yang nyaris anarkis. Jansen yang hadir ditemani staf Kementerian Polhukam, Melky Boy Ellah, Deu Ofide dan Mathius Murib, mengatakan, Yogyakarta adalah kota damai yang selalu menyimpan kenangan baik bagi warga Papua terutama yang pernah menuntut ilmu di Kota Pelajar tersebut. Jansen tidak mempercayai begitu saja pemberitaan media yang menjadi viral di media sosial tersebut.

“Saya tidak percaya berita sesat yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Ia pun mengakui keterikatan Yogyakarta dan Papua yang mengandung nilai sejarah dan berawal dari kesediaan almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang pada saat itu menyambut baik kedatangan mahasiswa Papua di Yogyakarta.

Di tempat yang sama, diantaranya hadir juga almnus Yogyakarta asli Papua yang kini telah menjadi seorang penedeta yang disegani di Papua, Pdt. Andrea dan Pdt. Dr. Karel Philemon Erari mengaku malu terhadap ulah sebagian mahasiswa di Yogyakarta yang merupakan adik-adik mereka.

Karel juga mengatakan rasa terima kasih dan sekaligus pormohonan maaf terhadap kepolisian dan masyarkat Yogyakarta pada umumnya atas kejadian tersebut. “Saya berterima kasih kepada kepolisian Yogyakarta yang sabar dalam membina adik-adik kami. Mohon maaf apabila telah menyita waktu dan perhatian masyarakat Jogja. Kami sebagai alumni yang pernah menimba ilmu di Jogja merasa sedih dan malu dengan kejadian ini,” ujarnya.

Ia berharap adanya perdamaian untuk menumbuhkan kembali hubungan yang harmonis antara mahasiswa Papua dan masyarakat Yogyakarta. “Namun, marilah kita jalin erat kedekatan ini menjadi semakin harmonis, berbenah, dan adik-adik dapat kembali berbaur kepada masyarakat Jogja dalam hal saling mengupayakan kebaikan,” harapnya. (Red,Ki)

Demo KNPB, Jalan Poros Waena Jayapura Lumpuh Total

Jayapura, PAPUANEWS.ID – Akibat demo yang dilakukan kelompok anti pembangunan (KNPB) hari ini (13/07), Arus lalu lintas Abepura menuju Jayapura macet total. Demo KNPB ini memaksa sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 untuk keluar dari badan jalan utama.

Tidak hanya di sepanjang jalan utama menuju ke Jayapura, Demo massa KNPB juga dilakukan di sejumlah daerah lain yang ada di Papua. Hal ini membuat para pengguna jalan merasa terganggu karena demo tersebut dimulai ketika masyarakat memulai aktivitas kerjanya.

Seorang pekerja yang berprofesi sebagai PNS di Jayapura mengatakan demo KNPB ini seharusnya dapat berlangsung tanpa harus mengganggu aktivitas masyarakat pengguna jalan, tidak hanya itu dia juga berharap untuk aparat agar dapat membubarkan demo ini karena sangat mengganggu aktivitas masyarakat.

“Demo KNPB ini sangat mengganggu kitong pengguna jalan menuju ke Jayapura, tong harap tra ada lagi demo seperti ini, apalagi demo makar. Kepada aparat agar kedepan kegiatan demo-demo seperti ini agar segera ditindak dan bubarkan, serta apabila demo masih lanjut agar aparat dapat bertindak tegas dalam menertibkan aksi demo tersebut, sehingga demo knpb ini tidak mengganggu aktifitas masyarakat pengguna jalan,” Ungkap salah seorang PNS pengguna jalan kepada wartawan PAPUANEWS.ID.

Dari informasi dilapangan kegiatan demo ini dilaksanakan hari ini dan besok di sejumlah daerah yang ada di Papua. Untuk itu aparat kepolisian menghimbau agar masyarakat pengguna jalan selalu berhati-hati, dan menghindari aksi demo KNPB yang dilakukan dijalan, hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena seluruh masyarakat Papua tahu jika ada demo KNPB pasti ada tindakan anarkis. (Red. AK)

Tim Ekspedisi NKRI Siap Jelajahi 8 Kabupaten Di Wilayah Papua Selengkapnya

Sorong - Rombongan Tim Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat, tiba di Bandara Domine Eduard Osojk (DEO) Sorong dengan menggunakan Hercules. Tim tiba pagi hari dan mendapat sambutan hangat di Bandara, pada Rabu (10/2). Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat 2016 merupakan salah satu program Presiden RI Ir. Joko Widodo dengan cita-cita untuk membangun Indonesia dari pinggiran. 
Tujuannya untuk mendata potensi alam dan wilayah, dan ikut melaksanakan pengabdian ke masyarakat yang tidak tersentuh oleh pemerintah.
Danjen Kopassus Mayjen M. Heridra selaku Komandan Ekspedisi Koridor Papua Barat kepada sejumlah wartawan di Manokwari, Rabu (10/9) mengatakan bahwa, Tim Ekspedisi kali ini akan menjelajahi 8 Kabupaten yang berada di wilayah Papua Barat. Yakni Sorong, Sorong Selatan, Tambrau, Manokwari Selatan, Teluk Wandama, Teluk Bintuni, Kaimana dan Fakfak. Tim Ekspedisi ini terdiri dari TNI AD, Polri, PNS, Akademisi dan Mahasiswa. 
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah leading, sektornya berasal dari Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Kegiatan Ekspedisi ini sudah dibuka secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Puan Maharani ) pada Kabinet Kerja di Bandung.
Ekspedisi yang akan berlangsung selama 3,5 bulan akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2016. Kegiatan Ekspedisi ini sudah berlangsung sebanyak enam kali dari tahun 2011 mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Bali dan kali ini Papua Barat. Pada tanggal 20 Mei merupakan acara puncak yang akan diselenggarakan di Kaimana untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang akan dihadiri oleh Puan Maharani. 
Selain itu juga ada kegiatan bakti PMK. Kaimana dipilih, sebab Kaimana merupakan salah satu Kota bersejarah dalam perkembangan Papua dan Papua Barat. Selain itu, untuk memperkenalkan Kota-kota di Papua Barat agar dikenal oleh masyarakat di luar Papua. Jumlah peserta yang mengikuti Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat 2016 sebanyak 1.200 peserta yang terdiri dari sipil dan militer yang jumlahnya berimbang. 
Peserta yang terpilih juga banyak berasal dari Papua. “Kami melibatkan banyak sipil yang dari Papua,” ucap Letkol Inf Rachmad PS selaku Kabag Ops Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat 2016. Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa dari seluruh Indonesia yang mendaftar secara online dan dinyatakan lulus seleksi dari 5.300 pendaftar menjadi 250 peserta. Mahasiswa Papua juga diikutsertakan, baik dari Sorong dan Manokwari sekitar 100 mahasiswa. 
Ekspedisi ini juga bekerja sama dengan dinas-dinas yang ada di Kabupaten masing-masing wilayah. Dia berharap bahwa dengan banyaknya personel yang dilibatkan dari Papua Barat, akan memudahkan pekerjaan dari kegiatan ekspedisi ini. Mengurangi kecurigaan orang mengenai kegiatan yang terkesan militerisme. “Dari beberapa Ekspedisi yang sudah berjalan, data-data ini sangat bermanfaat, data ini akan diberikan kembali ke masyarakat bukan untuk kepentingan siapa-siapa,” jelasnya saat ditemui di terminal bandara DEO, kemarin.  
Rachmad juga berterima kasih kepada masyarakat Papua Barat yang sudah menerima tim Ekspedisi NKRI Koridor Papua barat 2016 dengan sepenuh hati. “Terima kasih masyarakat Papua Barat yang menerima kami dengan sangat baik, pemerintah daerah sangat responsive, corporative terhadap kehadiran kita,” ujarnya. Disadur dari Koran Cepos Kamis, 11 Februari 2016 Hal 7

Merasa Dihianati Pimpinan TPN-OPM, 10 Anggota TPN-OPM Kembali ke NKRI

Berawal dari terdapatnya foto isteri dan anak Goliat Tabuni pimpinan TPN/OPM wilayah Tingginambut yang berada di kediaman Bupati Puncak Jaya Henock Ibo, itu menunjukkan bahwa Goliat Tabuni selama ini mempunyai hubungan dengan pemerintah. Yang mana selama ini tidak pernah diketahui oleh anak buah Goliat Tabuni, sehingga Teranus Enumbi merasa telah dihianati dan dibohongi oleh Pimpinan mereka. Selama ini hanya diberi perintah untuk melawan pemerintah, namun dibalik itu semua ternyata Goliat Tabuni justeru mencari keuntungan pribadi dan sering menelantarkan anak buahnya.

“Untuk itulah kami bersama rekan-rekan memutuskan untuk turun gunung dan bergabung dengan NKRI untuk bersama pemerintah membangun Indonesia, menjadikan wilayah pegunungan menjadi lebih mandiri. Selama ini pimpinan TPN/OPN tidak pernah memperhatikan kita punya keluarga, yang ada hanya penderitaan bagi kami, dan kami tidak pernah merasakan bahagia. Selama ini hanya sia-sia, kami sudah bosan akan semua ini, hasil yang kami capai tidak ada, yang ada malah menderita dan penderitaan. Mulai saat ini dan seterusnya kami secara ikhlas dan dengan penuh kesadaran akan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membangun Papua yang aman dan damai”. Mereka mengaku sangat menyesal, karena sudah mengikuti Goliath Tabuni sampai tua tapi tidak ada hasil, malah mereka makin sengsara, tegas Teranus Enumbi. (Eks Komandan Peleton TPN/OPM).

Keputusan yang diambil Teranus Enumbi ternyata banyak menimbulkan pemahaman yang berbeda diberbagai media cetak maupun online. Banyak yang memelintir berita tersebut bahwa keikhlasan Teranus untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi hanyalah rekayasa saja dari pihak pemerintah. Seharusnya kita semua bersyukur dan bangga, karena saudara-saudara kita yang berbeda paham saat ini sudah sadar dengan apa yang diperbuat selama ini hanya merugikan diri sendiri dan orang banyak. Mereka menginginkan Papua damai, tidak ada lagi pertumpahan darah di Tanah Papua.

Selain apa yang disampaikan di atas, Teranus Enumbi juga menyampaikan pada saat jumpa pers di Resto Cafetari Hotel Grand Abe menjelang keberangkatannya ke Jakarta, (29/1) yang diterjemahkan oleh Yulius Tabuni (Kepala Distrik Tingginambut) yang intinya adalah ;

Pertama, Kami akan datang ke Jakarta untuk menyampaikan kepada Pemerintah di Jakarta, agar tidak ada perang lagi dan jatuh korban lagi”.

Kedua, Kami mempunyai senjata, namun itu Goliat Tabuni punya, dan ada kami simpan di rumah untuk kami gunakan membela diri, karena kami juga terancam oleh kelompok Yambi atas apa yang kami lakukan ini, dan kami mendengar mereka akan menyerang kami. Oleh karena itu senjata masih kami simpan.

Yulius Tabuni juga mengatakan bahwa dari awal pimpinan TPN/OPM Tingginambut Goliat Tabuni sudah membangun komunikasi dengan kami yaitu, sejak tahun 2012, isteri dan anak Goliat tabuni beberapa kali sudah bertemu dengan Bupati Puncak Jaya, di rumah doa Bapak Henock Ibo.

Perlu diketahui pula bahwa, mereka adalah penyerang terdepan dari kelompok Goliat Tabuni di Markas Goliat Tabuni, sedangkan dari kelompok Anton Tabuni berjarak sekitar 10 km dari markas Mereka.

Mereka telah melaksanakan bakar batu, dan menyampaikan bahwa mereka tidak mau jadi korban, dan sangat kecewa terhadap sodara Goliat Tabuni yang selama ini telah menjalin komunikasi dengan pemerintah Kab. Puncak Jaya secara sembunyi-sembunyi dari mereka, serta menerima bantuan dari Pemda yang selama ini tidak sampai kepada anak buahnya. Mereka turun gunung dan kembali ke NKRI tidak ada paksaan, mereka datang sendiri untuk bergabung dengan NKRI. Kita semua juga mendapat ancaman karena telah membawa mereka keluar dari markas kelompok Goliat Tabuni ke Pemda.

Saudara-saudara kita ini tidak terima atas statemen dari Anton Tabuni (Sekjen TPN/OPM Tinggineri) yang mengatakan di sejumlah media bahwa bergabungnya rekan-rekan kita ini ke Pangkuan NKRI, hanyalah rekayasa dan tidak benar, karena ada kronologisnya hingga ada bakar batu di Markas. Kegiatan bakar batu di Markas juga dihadiri oleh Goliat Tabuni. Sedangkan Anton Tabuni tidak pernah berkomunikasi dengan Goliat Tabuni. Tidak ada rekayasa dari pihak manapun yang mengatakan bahwa kembalinya mereka ke NKRI, Goliat Tabuni sudah melepaskan mereka ke pangkuan NKRI.

10 anggota TPN/OPM yang menyatakan diri untuk bergabung dalam bingkai NKRI adalah :

1.    Terianus Enumbi (Danton OPM).

2.    Yandu Enumbi (Anggota).

3.    Telak Kogoya (Anggota).

4.    Tendison Enumbi (Anggota).

5.    Paindin Enumbi (Anggota).

6.    Yalingga Enumbi (Anggota).

7.    Barengup Enumbi (Anggota).

8.    Kopinggup Enumbi (Anggota).

9.    Lendi Enumbi (Anggota).

10. Tendiron Enumbi (Anggota).

OPM DI MAMBERAMO RAYA DENGAN SADIS BANTAI HAMBA TUHAN

Kasonaweja - Letnan Kolonel Inf  (Anumerta) John  E De Fretes S.Th adalah Hamba Tuhan yang aktif khotbah, memberi siraman rohani di gereja-gereja di Jayapura maupun pada kegiatan Kodam. Berkat jasa-jasa beliau selama menjadi TNI dan khususnya sebagai Pendeta, telah banyak menjadikan perubahan masyarakat Papua kearah yang lebih baik khususnya tingkat kerohaniannya.

Dengan penampilan yang kalem, tenang dan bersahaja Pdt John  E De Fretes sangat dekat dengan masyarakat dan umatnya. John E De Fretes adalah seorang Sarjana Theologi yang terpanggil menjadi seorang abdi negara/TNI, beliau pernah tugas di Akademi Militer (Akmil) selanjutnya berdinas di Pendam XVII/Cenderawasih dengan jabatan Kasilistra, Pdt John sangat dekat dengan rekan-rekan Wartawan yang selalu ada hubungan kerja dengan Pendam XVII/Cenderawasih, jadi Pdt John tidak asing dikalangan wartawan dan Insan Media di wilayah Jayapura. Setelah cukup lama berdinas di Pendam Pdt John mutasi ke Sterdam menjabat sebagai Pabanda Tahwil dan belum lama mendapat perintah menjabat Perwira Penghubung (Pabung) di Kabupaten Mamberamo Raya yang merupakan wilayah Kodim 1712/Sarmi.

Pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 berangkat ke Mamberamo Raya karena sesuai perintah agar segera masuk ke jabatan yang baru untuk menjalankan tugas untuk menghadapi agenda besar yaitu Pemilukada. Setelah berada di Kasonaweja Pdt John langsung aktif dengan melakukan pendekatan dan orientasi dengan warga sekitas, termasuk melaksanakan kegiatan antipasi 1 Desember dengan melakukan koordinasi dengan Forkompinda untuk memantau situasi wilayah.

Pada tanggal 30 Nopember 2015 sesuai dengan hasil koordinasi Kapolres Mamberamo Raya akan melakukan pemantauan ke kampung Namuni dengan jarak kurang lebih 15 menit perjalanan menggunakan Speedboat,  karena Kapolres ada urusan yang harus diselesaikan maka Pdt john dengan dua orang anggota berangkat mendahului, dengan menggunakan speedboat diantar operator. Saat tiba di Kampung Namuni, korban beserta 2 anggota dihampiri oleh sekitar 15-20 orang dengan menodongkan senjata (baik senjata api, panah dan parang) kearah korban dan anggotanya.

Mirisnya, korban saat ditodong oleh OPM sempat berkata untuk tidak menembak dan menyampaikan maksud kedatangannya ke kampung tersebut untuk membantu dan mengayomi masyarakat, Pdt John juga mengatakan " saya seorang pendeta, saya Hamba Tuhan".. Namun OPM tetap menembak, memanah bahkan wajah beliau dikapak, sungguh sebuah perilaku yang tidak manusiawi, para pelaku tidak beradab, keji dan tidak bertuhan.

Untuk dua anggota yang berusaha melindungi beliau karena tidak imbang dan terancam maka melarikan diri walaupun sempat membalas dengan tembakan tapi merupakan upaya untuk melindungi diri dan Pdt John. Akhiri salah satu putra terbaik bangsa ini gugur dengan kondisi yang sangat mengenaskan akibat perlakuan kelompok yang tidak punya peri kemanusiaan dan tidak beradab.

Kejadian ini sangat meresahkan masyarakat Papua, terlebih korban merupakan seorang pemangku agama, Hamba Tuhan yang terkenal baik kepada seluruh umatnya tanpa memandang status.  Tentunya tindakan yang dilakukan oleh kelompok yang menyebut dirinya sebagai OPM ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan tidak beradab serta merupakan pelanggaran HAM yang telah melanggar batas koridor hukum yang sudah semestinya. Kelompok ini tidak layak ada di Papua yang damai ini, dan para pelaku harus dihukum dengan hukuman yang setimpal. Kelompok OPM hanya membuat situasi Papua tidak aman dan merupakan penghambat pembangunan untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat Papua.

"Apa yang dapat dibanggakan tindakan di atas, sedangkan seorang Pendata, Hamba Tuhan dan pemangku agamapun dibunuh dengan keji".

KNBP dan OPM buat Onar Di Jakarta

Kumpulan orang-orang Papua yang tergolong kedalam organisasi KNPB dan OPM ini berusaha membuat masalah di Ibu Kota Jakarta dengan mengadakan aksi demo tanpa ijin yang jelas, dalam rangka memperingati hari kebebasan berekspresi yang dilakukan ratusan Organisasi terlarang tersebut, bertempat di Bundaran Hotel Indonesia, jakarta, Selasa, 1 Desember.

Rencana pemberontakan yang dilakukan merupakan pelanggaran hukum yang keras. Pimpinan mereka Victor Yeimo yang merupakan salah satu pemberontak besar di Tanah Papua. Dirinya berusaha membawa anggotanya untuk melakukan aksi pemberontakan di mana-mana, guna memperingati hari 1 Desember yang mereka sebut sebagai hari pemberontakan dan pembunuhan sembarang di tanah Papua yang hingga saat sekarang ini sudah sangat berkembang di setiap wilayah Indonesia baik itu di Jawa dan di bali.

Massa aksi pemberontakan sebagian besar adalah para mahasiswa  yang selama ini kuliah dan sekaligus menjadi tameng pihak KNPB dan OPM yg  tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Pulau Jawa dan Bali, sebanyak 306 orang. Aksi unjuk rasa ini menuntut kemerdekaan atas Tanah Papua yang selama ini tidak ada henti-hentinya menuntut hal yang tidak mungkin dan tidak masuk akal. Dari tuntutan tersebutlah maka aksi pemberontakan pun harus diambil oleh organisasi terlarang tersebut.

Unjuk rasa dengan pemberontakan merupakan salah satu langkah yang melanggar hukum, jadi apabila pihak aparat Kepolisian melakukan tindakan dengan penghadangan demo unjuk rasa pemberontakan tersebut sangatlah wajar. Ditambah lagi dengan aksi demo kekerasaan tersebut tidak disertai dengan ijin yang jelas bahkan tidak ada surat ijin sama sekali. Maka sangat wajar apabila aksi pemberontakan yang dilakukan oleh kumpulan organisasi KNPB dan OPM ini di hadang dan di bubar paksa oleh pihak aparat Kepolisian. Sehingga tidak ada masalah yang harus di tuntut ke pihak Kepolisian untuk menuntuk aksi penghadangan dan pembubaran aksi pemberontakan tersebut melanggar hak berekspresi. Hal yang dilakukan Pihak Kepolisian tersebut sudah sangat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan sesuai aturan yang ada saat ini.

Penghadangan oleh pihak Kepolisian dari aksi kekerasan KNPB dan OPM ini menyebarkan fitnah yang menyatakan bahwa pihak aparat telah melangkar hukum berekspresi dan berpendapat. Fitnah merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat memengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Dan aturan dari hukuman dan tindakan Fitnah sesuai dengan Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). maka yang dilakukan oleh Kelompok KNPB dan OPM tersebut merupakan Kejahatan berupa Fitnah yang di Pimpin oleh Victor Yeimo Ketua umum KNPB Pusat tersebut sudah melanggar hukum negara sehingga seharusnya di tindaklanjuti.

Victor Yeimo sendiri merupakan seorang aktivis perjuangkan kemerdekaan Papua yang sekarang menjabat sebagai pimpinan Ketua Pusat KNPB. Victor itu sendiri memiliki banyak kasus di Tanah Papua. Mulai dari pemberontakan, pembunuhan, pemerkosaan, penjabulan, pencurian dan masih banyak kasus lain yang dilakukannya. Kasus terakhir yang di lakukannya adalah pencurian sekaligus pencabulan anak perempuan di bawah umur. Lihat di http://www.kompasiana.com/eka-putra/ketua-knpb-victor-yeimo-menculik-anak-perempuan-yang-masih-dibawah-umur_55e284a7737e612d05f224e6

Begitu banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh kelompok KNPB dan OPM di Indonesia ini, khususnya di Tanah Papua tempat lahirnya organisasi tersebut. Dengan tuntutan kemerdekaan atas tanah mereka sendiri, dan tidak ada satu orangpun dari antara mereka ini yang hatinya milik NKRI. Jiwa-jiwa komunis mereka sangarlah besar maka tidak heran apabila mereka selalu melakukan tindakan kriminalitas sampai dengan pembunuhan manusia dimana-mana yang tidak berdosa.

Pemberontakan dengan unjuk rasa/demo yang dilakukan oleh organisasi KNPB dan OPM saat ini sudah di semua media sosial. Bagi yang melihat langsung kejadian tersebut pastinya sudah dapat menilai sendiri bagaimana kegiatan mereka berjalan, sudah sesuai prosedur beraspresi atau belum. Dan fakta yang membuktikan adalah aksi demo kekerasan KNPB dan OPM ini sama sekali tidak ada surat ijin dan merupakan pemberontakan. Lebih parahnya lagi hal ini adalah kesalahan dari pimpinan mereka yang hanya bisa memerintahkan anggotanya ke hal-hal yang tidak benar. Bersifat provokatif yang pastinya dapat menuai berbagai masalah di mana-mana. Dan latar belakang dari semua ini sudah pasti untuk kepentingan politik pribadi. Mungkin pimpinan mereka yang sedang bersembunyi di balik layar panggung pemberontakan melihat semua anggotanya memberontak sangat ingin menjadi pemimpin tetapi tidak pernah kesampaian, maka hal seperti ini sering terjadi.

Kesimpulan dari masalah ini adalah Pemberontakan KNPB dan OPM ini adalah legal dan merupakan pelanggaran hukum, dan ada faktor fitnah dari ketua umum KNPB yaitu Victor Yeimo kepada pihak aparat keamanan. Sehingga yang kita lihat dari kasus ini murni tindakan provokatif aktivis Papua dan tujuannya hanya untuk kepentingan politik tertentu.(RHZ)