OPM DI MAMBERAMO RAYA DENGAN SADIS BANTAI HAMBA TUHAN

Kasonaweja - Letnan Kolonel Inf  (Anumerta) John  E De Fretes S.Th adalah Hamba Tuhan yang aktif khotbah, memberi siraman rohani di gereja-gereja di Jayapura maupun pada kegiatan Kodam. Berkat jasa-jasa beliau selama menjadi TNI dan khususnya sebagai Pendeta, telah banyak menjadikan perubahan masyarakat Papua kearah yang lebih baik khususnya tingkat kerohaniannya.

Dengan penampilan yang kalem, tenang dan bersahaja Pdt John  E De Fretes sangat dekat dengan masyarakat dan umatnya. John E De Fretes adalah seorang Sarjana Theologi yang terpanggil menjadi seorang abdi negara/TNI, beliau pernah tugas di Akademi Militer (Akmil) selanjutnya berdinas di Pendam XVII/Cenderawasih dengan jabatan Kasilistra, Pdt John sangat dekat dengan rekan-rekan Wartawan yang selalu ada hubungan kerja dengan Pendam XVII/Cenderawasih, jadi Pdt John tidak asing dikalangan wartawan dan Insan Media di wilayah Jayapura. Setelah cukup lama berdinas di Pendam Pdt John mutasi ke Sterdam menjabat sebagai Pabanda Tahwil dan belum lama mendapat perintah menjabat Perwira Penghubung (Pabung) di Kabupaten Mamberamo Raya yang merupakan wilayah Kodim 1712/Sarmi.

Pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 berangkat ke Mamberamo Raya karena sesuai perintah agar segera masuk ke jabatan yang baru untuk menjalankan tugas untuk menghadapi agenda besar yaitu Pemilukada. Setelah berada di Kasonaweja Pdt John langsung aktif dengan melakukan pendekatan dan orientasi dengan warga sekitas, termasuk melaksanakan kegiatan antipasi 1 Desember dengan melakukan koordinasi dengan Forkompinda untuk memantau situasi wilayah.

Pada tanggal 30 Nopember 2015 sesuai dengan hasil koordinasi Kapolres Mamberamo Raya akan melakukan pemantauan ke kampung Namuni dengan jarak kurang lebih 15 menit perjalanan menggunakan Speedboat,  karena Kapolres ada urusan yang harus diselesaikan maka Pdt john dengan dua orang anggota berangkat mendahului, dengan menggunakan speedboat diantar operator. Saat tiba di Kampung Namuni, korban beserta 2 anggota dihampiri oleh sekitar 15-20 orang dengan menodongkan senjata (baik senjata api, panah dan parang) kearah korban dan anggotanya.

Mirisnya, korban saat ditodong oleh OPM sempat berkata untuk tidak menembak dan menyampaikan maksud kedatangannya ke kampung tersebut untuk membantu dan mengayomi masyarakat, Pdt John juga mengatakan " saya seorang pendeta, saya Hamba Tuhan".. Namun OPM tetap menembak, memanah bahkan wajah beliau dikapak, sungguh sebuah perilaku yang tidak manusiawi, para pelaku tidak beradab, keji dan tidak bertuhan.

Untuk dua anggota yang berusaha melindungi beliau karena tidak imbang dan terancam maka melarikan diri walaupun sempat membalas dengan tembakan tapi merupakan upaya untuk melindungi diri dan Pdt John. Akhiri salah satu putra terbaik bangsa ini gugur dengan kondisi yang sangat mengenaskan akibat perlakuan kelompok yang tidak punya peri kemanusiaan dan tidak beradab.

Kejadian ini sangat meresahkan masyarakat Papua, terlebih korban merupakan seorang pemangku agama, Hamba Tuhan yang terkenal baik kepada seluruh umatnya tanpa memandang status.  Tentunya tindakan yang dilakukan oleh kelompok yang menyebut dirinya sebagai OPM ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan tidak beradab serta merupakan pelanggaran HAM yang telah melanggar batas koridor hukum yang sudah semestinya. Kelompok ini tidak layak ada di Papua yang damai ini, dan para pelaku harus dihukum dengan hukuman yang setimpal. Kelompok OPM hanya membuat situasi Papua tidak aman dan merupakan penghambat pembangunan untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat Papua.

"Apa yang dapat dibanggakan tindakan di atas, sedangkan seorang Pendata, Hamba Tuhan dan pemangku agamapun dibunuh dengan keji".

KNBP dan OPM buat Onar Di Jakarta

Kumpulan orang-orang Papua yang tergolong kedalam organisasi KNPB dan OPM ini berusaha membuat masalah di Ibu Kota Jakarta dengan mengadakan aksi demo tanpa ijin yang jelas, dalam rangka memperingati hari kebebasan berekspresi yang dilakukan ratusan Organisasi terlarang tersebut, bertempat di Bundaran Hotel Indonesia, jakarta, Selasa, 1 Desember.

Rencana pemberontakan yang dilakukan merupakan pelanggaran hukum yang keras. Pimpinan mereka Victor Yeimo yang merupakan salah satu pemberontak besar di Tanah Papua. Dirinya berusaha membawa anggotanya untuk melakukan aksi pemberontakan di mana-mana, guna memperingati hari 1 Desember yang mereka sebut sebagai hari pemberontakan dan pembunuhan sembarang di tanah Papua yang hingga saat sekarang ini sudah sangat berkembang di setiap wilayah Indonesia baik itu di Jawa dan di bali.

Massa aksi pemberontakan sebagian besar adalah para mahasiswa  yang selama ini kuliah dan sekaligus menjadi tameng pihak KNPB dan OPM yg  tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Pulau Jawa dan Bali, sebanyak 306 orang. Aksi unjuk rasa ini menuntut kemerdekaan atas Tanah Papua yang selama ini tidak ada henti-hentinya menuntut hal yang tidak mungkin dan tidak masuk akal. Dari tuntutan tersebutlah maka aksi pemberontakan pun harus diambil oleh organisasi terlarang tersebut.

Unjuk rasa dengan pemberontakan merupakan salah satu langkah yang melanggar hukum, jadi apabila pihak aparat Kepolisian melakukan tindakan dengan penghadangan demo unjuk rasa pemberontakan tersebut sangatlah wajar. Ditambah lagi dengan aksi demo kekerasaan tersebut tidak disertai dengan ijin yang jelas bahkan tidak ada surat ijin sama sekali. Maka sangat wajar apabila aksi pemberontakan yang dilakukan oleh kumpulan organisasi KNPB dan OPM ini di hadang dan di bubar paksa oleh pihak aparat Kepolisian. Sehingga tidak ada masalah yang harus di tuntut ke pihak Kepolisian untuk menuntuk aksi penghadangan dan pembubaran aksi pemberontakan tersebut melanggar hak berekspresi. Hal yang dilakukan Pihak Kepolisian tersebut sudah sangat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan sesuai aturan yang ada saat ini.

Penghadangan oleh pihak Kepolisian dari aksi kekerasan KNPB dan OPM ini menyebarkan fitnah yang menyatakan bahwa pihak aparat telah melangkar hukum berekspresi dan berpendapat. Fitnah merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat memengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Dan aturan dari hukuman dan tindakan Fitnah sesuai dengan Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). maka yang dilakukan oleh Kelompok KNPB dan OPM tersebut merupakan Kejahatan berupa Fitnah yang di Pimpin oleh Victor Yeimo Ketua umum KNPB Pusat tersebut sudah melanggar hukum negara sehingga seharusnya di tindaklanjuti.

Victor Yeimo sendiri merupakan seorang aktivis perjuangkan kemerdekaan Papua yang sekarang menjabat sebagai pimpinan Ketua Pusat KNPB. Victor itu sendiri memiliki banyak kasus di Tanah Papua. Mulai dari pemberontakan, pembunuhan, pemerkosaan, penjabulan, pencurian dan masih banyak kasus lain yang dilakukannya. Kasus terakhir yang di lakukannya adalah pencurian sekaligus pencabulan anak perempuan di bawah umur. Lihat di http://www.kompasiana.com/eka-putra/ketua-knpb-victor-yeimo-menculik-anak-perempuan-yang-masih-dibawah-umur_55e284a7737e612d05f224e6

Begitu banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh kelompok KNPB dan OPM di Indonesia ini, khususnya di Tanah Papua tempat lahirnya organisasi tersebut. Dengan tuntutan kemerdekaan atas tanah mereka sendiri, dan tidak ada satu orangpun dari antara mereka ini yang hatinya milik NKRI. Jiwa-jiwa komunis mereka sangarlah besar maka tidak heran apabila mereka selalu melakukan tindakan kriminalitas sampai dengan pembunuhan manusia dimana-mana yang tidak berdosa.

Pemberontakan dengan unjuk rasa/demo yang dilakukan oleh organisasi KNPB dan OPM saat ini sudah di semua media sosial. Bagi yang melihat langsung kejadian tersebut pastinya sudah dapat menilai sendiri bagaimana kegiatan mereka berjalan, sudah sesuai prosedur beraspresi atau belum. Dan fakta yang membuktikan adalah aksi demo kekerasan KNPB dan OPM ini sama sekali tidak ada surat ijin dan merupakan pemberontakan. Lebih parahnya lagi hal ini adalah kesalahan dari pimpinan mereka yang hanya bisa memerintahkan anggotanya ke hal-hal yang tidak benar. Bersifat provokatif yang pastinya dapat menuai berbagai masalah di mana-mana. Dan latar belakang dari semua ini sudah pasti untuk kepentingan politik pribadi. Mungkin pimpinan mereka yang sedang bersembunyi di balik layar panggung pemberontakan melihat semua anggotanya memberontak sangat ingin menjadi pemimpin tetapi tidak pernah kesampaian, maka hal seperti ini sering terjadi.

Kesimpulan dari masalah ini adalah Pemberontakan KNPB dan OPM ini adalah legal dan merupakan pelanggaran hukum, dan ada faktor fitnah dari ketua umum KNPB yaitu Victor Yeimo kepada pihak aparat keamanan. Sehingga yang kita lihat dari kasus ini murni tindakan provokatif aktivis Papua dan tujuannya hanya untuk kepentingan politik tertentu.(RHZ)

3 Orang Anggota OPM Coba Lakukan Pembunuhan Lagi

Tidak ada henti-hentinya, beberapa anggota OPM kembali melakukan aksi kejinya dengan mencoba membunuh satu keluarga yaitu Praka Agus Anggota Kipan C Yonif 753/Raider  beserta istri dan anaknya, kejadian tersebut terjadi di segitiga Kp. Baru Biak, Pada tanggl 24 Nop 2015 pkl. 19.45 Wit.

Kejadian ini berlangsung di biak pada malam hari yang tenang. Ketika itu Agus bersama dengan istri dan anaknya sedang makan mie ayam di sebuah warung. Tanpa ada rasa gelisah dan kepanikan keluarga ini makan dengan senangnya. Tiba-tiba beberapa anggota OPM tersebut datang dalam keadaan mabuk menghampiri keluarga tersebut. Ketika menghampiri agus dan keluarga, OPM tersebut langsung memaki dan membentak mereka “apa ko lihat-lihat”. Ketika mendengar dirinya di bentak begitu, agus segera pergi ke kasir dan langsung membayar makanan yang mereka makan.

Ketika sudah membayar makanan tersebut, Agus langsung membawa anak dan istrinya keluar dari warung itu. Pada saat sudah keluar dari warung ternyata 3 orang anggota OPM yang di pimpin oleh Antonius Kbarek alias Toka mengikuti dari belakang. Tiba-tiba tanpa disadari oleh agus dengan terkejutnya ketiga OPM itu mendorong dengan keras istri dan anaknya Agus hingga terjatuh terbaring di tanah pas di depan warung, kemudian Agus mengangkat istri dan anaknya di motor. Melihat istri dan anaknya dijatuhkan begitu, Agus langsung memukul dan menghajar Toka yang mendorong istri dan anaknya itu.

Maka ketika itu, terjadilah perkelahian antara Agus dan Antonius Kbarek alias Toka. Tidak tinggal diam, temannya Antonius Kbarek dengan menggunakan motor pulang ke rumah yang tidak jauh dari warung dan mengambil parang dan kembali lagi ke warung kemudian memberikan parang ke Antonius. Pada saat itu juga Antonius mencoba membunuh Agus dengan menggunakan parang, tetapi karena adanya perlawanan dari saudara Agus yang berhasil melawan dengan menangkis dengan tangan kanan dan mengenai jari kelingking, akhirnya Antonius dapat dikalahkan dan langsung melarikan diri ke hutan bersama dengan temannya yang lain.

Melihat situasi tersebut, Istrinya menelpon piket Kompi, kemudian kelompok OPM  Antonius bersama rekan-rekannya kabur meninggalkan TKP.  Kemudian Praka Agus menelpon Piket Kompi bahwa telah terjadi pencobaan terhadap dirinya yang di duga merupakan anggota dari kelompok OPM yang selama ini tinggal di Kp. Baru. Pada saat mendengar kejadian itu, sebagian anggota kompi menuju Kp. Baru mencari pelaku dan melakukan penggeledahan terhadap pondok yang ditinggali oleh anggota OPM Antonius Kbarek. Namun Antonius bersama rekannya 2 orang melarikan diri masuk ke hutan-hutan arah landasan Lanud Manuhua Biak.

Kemudian melihat Saudara Agus sudah banyak mengeluarkan darah dari tangannya, pada saat itu juga Saudara Agus segera di bawa ke IGD RSUD Biak untuk mendapat perawatan medis, karena Jari Kelingking Kanan Nyaris Putus dan mendapat 6 jahitan luar dan dalam.

Dari kejadian tersebut, OPM yang selama ini kita ketahui adalah orang-orang yang sama sekali tidak punya hati baik, yang ada hanyalah niat jahat yang selalu ingin membunuh dan membuat onar di masyarakat. Dengan memancing anggota baik TNI/Polri untuk membalas tindakan bejat mereka, sehingga mereka dapat membalikan fakta bahwa TNI dan Polri ada di tanah Papua hanya lah untuk membunuh dan memusnahkan orang-orang asli Papua yang dengan mengungkit-ungkit masalah HAM.

Dari dulu sampai saat ini, tidak ada satu masyarakat pun yang pro terhadap organisasi OPM tersebut. Maka dari itu, setiap masyarakat Papua yang mengerti dan senang dengan yang namanya damai tidak akan pernah sekalipun mau melakukan kekerasan dan kejahatan dengan sesama mereka yang hidupnya berlandaskan NKRI.  

Kemeriahan Perayaan HUT RI ke 70 di Papua

Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia 2015 merupakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 70 yang diselenggarakan setiap tahunnya pada tanggal 17 Agustus. Bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan-nya setelah berhasil mengusir para penjajah dari Belanda dan mengesahkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tahun 1945.

Kemerdekaan suatu bangsa, dalam hal ini kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia merupakan bukti rahmat Allah terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus disadari dan dipahami bangsa Indonesia.

Perayaan HUT RI khususnya di Papua begitu sangat meriah serta disambut sangat antusias oleh seluruh masyarakat yang ada di Papua. Tidak hanya orang pribumi asli Papua, warga Negara asing atau ekspatriat juga turut memeriahkan dan berpatrisipasi dalam perayaan Proklamasi Indonesia ke 70 tersebut.

Pengibaran Bendera Sang Saka Merah Putih ini dilaksanakan pada setiap perayaan 17 Agustus. Setiap rakyat Indonesia merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan ini dengan sangat meriah. Mulai dari lomba panjat pinang, lomba makan kerupuk, lomba balap karung, lomba pukul bandal dan masing banyak jenis lomba lagi yang di perlombakan di seluruh daerah yang ada di Papua khususnya.

Makna dari kemerdekaan ini sangat di pahami seluruh masyarakat Papua yang telah benar-benar mengerti arti sejarah dan perjuangan para pahlawan bangsa, dimana para pahlawan bangsa yang rela berjuang dan mengorbankan hidupnya demi kebebasan  dari penjajahan belanda.

Gubernur Lukas Enembe juga menyampaikan ketika pelaksanaan 17 Agustus di Mandala kemarin, para pendahulu telah berjuang untuk merdeka, saat ini giliran generasi sekarang berjuang untuk bekerja keras untuk mengisi dan membangun kemerdekaan. “Itu yang komitmen bersama masyarakat Indonesia terutama yang ada di Provinsi Papua.

Bila para pejuang telah rela berkorban dengan mempertaruhkan nyawanya untuk bisa meraih kemerdekaan, maka Gubernur menyebut giliran generasi saat ini yang meneruskan perjuangan dengan cara yang berbeda.

“Perjuangan yang lalu dengan fisik untuk merdeka, sekarang kita berjuang untuk pembangunan dan bekerja keras. Ya, kalau tidak bekerja keras, tentu tidak akan berhasil,” ucap gubernur.

Bagi saudara yang bersebarangan paham, pada kesemoatan perayaan HUT RI ke-69 ini, Gubernur mengajak mereka untuk dapat ikut serta dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

“Saudara yang masih berseberangan saya mengajak kita pada moment yang penting, untuk bersatu dan turun bergabung untuk membangun untuk memajukan diri sendiri, rakyat kita dan bangsa kita,” tuturnya.

Indonesia merupakan negara yang besar, saling menghormati satu sama lain, dan kaya akan kebudayaan yang disatukan dalam kerangka Pancasila. "Bersatu dalam perbedan, negara lain harus belajar dari Indonesia," ucapnya.

Dengan demikian, hal ini adalah langkah awal yang sangat baik untuk menghidupkan semangat nasionalisme. Apalagi, pada zaman yang sekarang ini dunia semakin maju dan semakin modern, sehingga para anak-anak muda generasi penerus bangsa jangan sampai tidak mengenal sejarah bangsanya sendiri.  Maknanya untuk rakyat harus semakin dewasa, sehingga dalam implementasi sehari-hari kita semakin dewasa, dewasa dalam berbuat, bertindak dan berpikir karena usia negara kita juga semakin bertambah.

Khusus untuk Papua, dalam mengisi kemerdekaan, masyarakat Papua harus bisa memberi kontribusi besar kepada bangsa dan negara meski berstatus sebagai minoritas, guna menunjukkan pentingnya keberadaan Papua dalam kerangka NKRI. Maknanya untuk Papua  ini adalah daerah yang minoritas secara jumlah, tapi harus menjadi mayoritas secara kualitas, jadi walaupun jumlah rakyatnya hanya sekitar 3,8 juta jiwa bukan berarti Papua tiak penting, justru Papua itu sangat penting untuk Indonesia.

keberadaan Papua dalam bingkai NKRI sudah tidak bisa diubah lagi karena sudah menjadi satu kesatuan yang utuh, dan Indonesia tidak akan lengkap jika tidak ada Papua didalamnya. disini kita bisa memperlihatkan suatu semangat nasionalisme, kemajemukan dalam kebersamaan, itulah Indonesia yang sejati.

Waspada Papua jadi target Asing

Papua – Hubungan harmonis kedekatan Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini (PNG) semakin terjalin selama ini ditandai dengan sepakat memperkuat hubungan kedua belah negara dengan meningkatkan kerja sama di masa mendatang menyangkut bidang pendidikan dan ekonomi.

Menlu Retno menegaskan bahwa pemerintah indonesia membuka ruang guna membahas bagaimana meningkatkan investasi di sektor pendidikan global dan tantangan bidang pendidikan serta menyampaikan rekomendasi kebijakan tentang pendidikan.

"Kita akan mengeksplor beberapa pilot projek dengan PNG dalam rangka lebih memper erat hubungan kedua negara," kata Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi,  Selasa (4/8). Ketika pertemuan bilateral dengan Menlu PNG pertemuan tingkat menteri ASEAN (AMM) ke-48 di Kuala Lumpur.

Dijelaskannya, pilot projek di sektor pendidikan yaitu memberikan pengajaran bahasa Indonesia di sejumlah sekolah baik di tingkat Secondary School ataupun High School.

"Mungkin dua atau tiga sekolah dulu dan terserah PNG pengajarannya di tingkat sekolah menengah ataupun sekolah menengah atas," ucapnya.

Sedangkan di tahap kerja sama di bidang ekonomi nantinya akan saling menguntungkan kedua negara bertetangga ini termasuk dalam konteks Melanesia dan kedepan ditingkatkan lagi kedalam negara-negara MSG.

"Selain dengan PNG, kita juga meningkatkan kolaborasi dalam konteks Melanesia dengan melakukan sejumlah kegiatan seni dan budaya yang nanti pada bulan Oktober akan dilangsungkan pagelaran seni budaya Melanesia yang bertempat Nusa Tenggara Tengah," ucapnya.

Kedekatan inilah menepis isu tentang adanya ULMWP yang telah dinyatakan bergabung dan termasuk kedalam Observer yang sampai saat ini belum disetujui karena bukan merupakan sebuah negara melainkan hanyalah sebuah organisasi ilegal didalam sebuah wilayah yang menuntut untuk melepaskan diri.

Sehingga Organisasi Papua Merdeka melalui sebagia kecil anggotanya mencari dukungan di negara-negara yang ikut didalam MSG. Melalui Negar-Negara MSH inilah nantinya sebagai batu loncatan agar mendapatkan dari pengakuan dunia internasional melaui PBB.

Seperti halnya KNPB sebagai tangan kanan pergerakan di Papua Namun  sayangnya selalu mendapat penolakan dari berbagai pihak, karena mendengar keluhan yang meraka suarakan tidak serta merta kebenarannya berbagai orasi, Demontras tak jarang disertai dengan anarkis berbagai kejadian telah mereka lakukan, bahkan demo yang di balut Ibadah bersama mereka lakukan dengan menyebar selebaran dan spanduk dalam mencari dukungan bahkan tak jarang disertai pengumpulan dana Ilegal yang tidak mengantongi izin aparat yang berwajib.

Setiap yang terlontar dalam orasi pada kenyataannya tidak demikian, Apa yang terjadi dan terlihat tidak setulus dalam aksi-aksinya selama ini tidak tulus dalam aksi-aksinya selama ini. Betapa kejamnya memanfaatkan saudara-saudara mereka demi memperoleh keuntungan dijadikan sebagai alat untuk memperoleh kedudukan dan jabatan, bahkan tak jarang menari bahagia di atas penderitaan saudara-saudaranya selama ini.

Secara kasat mata dari bahasa yang yang terlontar dalam aksi-aksinya, seperti paling benar adanya bahkan ia seolah sedang menjadi penyuara kesejahteraan untuk bumi Papua. Padahal pada hakikatnya mereka telah menari-nari diatas penderitaan saudara-saudaranya. Maka kita harus mencermati tentang ajakan dan bujuk rayu bahkan hasutan yang hembuskan malah akan memperkeruh suasana Papua yang telah aman, roda perekonomian telah berkembang seperti masa sekarang ini.

Waspada Papua jadi target Asing

Papua – Hubungan harmonis kedekatan Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini (PNG) semakin terjalin selama ini ditandai dengan sepakat memperkuat hubungan kedua belah negara dengan meningkatkan kerja sama di masa mendatang menyangkut bidang pendidikan dan ekonomi.

Menlu Retno menegaskan bahwa pemerintah indonesia membuka ruang guna membahas bagaimana meningkatkan investasi di sektor pendidikan global dan tantangan bidang pendidikan serta menyampaikan rekomendasi kebijakan tentang pendidikan.

"Kita akan mengeksplor beberapa pilot projek dengan PNG dalam rangka lebih memper erat hubungan kedua negara," kata Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi,  Selasa (4/8). Ketika pertemuan bilateral dengan Menlu PNG pertemuan tingkat menteri ASEAN (AMM) ke-48 di Kuala Lumpur.

Dijelaskannya, pilot projek di sektor pendidikan yaitu memberikan pengajaran bahasa Indonesia di sejumlah sekolah baik di tingkat Secondary School ataupun High School.

"Mungkin dua atau tiga sekolah dulu dan terserah PNG pengajarannya di tingkat sekolah menengah ataupun sekolah menengah atas," ucapnya.

Sedangkan di tahap kerja sama di bidang ekonomi nantinya akan saling menguntungkan kedua negara bertetangga ini termasuk dalam konteks Melanesia dan kedepan ditingkatkan lagi kedalam negara-negara MSG.

"Selain dengan PNG, kita juga meningkatkan kolaborasi dalam konteks Melanesia dengan melakukan sejumlah kegiatan seni dan budaya yang nanti pada bulan Oktober akan dilangsungkan pagelaran seni budaya Melanesia yang bertempat Nusa Tenggara Tengah," ucapnya.

Kedekatan inilah menepis isu tentang adanya ULMWP yang telah dinyatakan bergabung dan termasuk kedalam Observer yang sampai saat ini belum disetujui karena bukan merupakan sebuah negara melainkan hanyalah sebuah organisasi ilegal didalam sebuah wilayah yang menuntut untuk melepaskan diri.

Sehingga Organisasi Papua Merdeka melalui sebagia kecil anggotanya mencari dukungan di negara-negara yang ikut didalam MSG. Melalui Negar-Negara MSH inilah nantinya sebagai batu loncatan agar mendapatkan dari pengakuan dunia internasional melaui PBB.

Seperti halnya KNPB sebagai tangan kanan pergerakan di Papua Namun  sayangnya selalu mendapat penolakan dari berbagai pihak, karena mendengar keluhan yang meraka suarakan tidak serta merta kebenarannya berbagai orasi, Demontras tak jarang disertai dengan anarkis berbagai kejadian telah mereka lakukan, bahkan demo yang di balut Ibadah bersama mereka lakukan dengan menyebar selebaran dan spanduk dalam mencari dukungan bahkan tak jarang disertai pengumpulan dana Ilegal yang tidak mengantongi izin aparat yang berwajib.

Setiap yang terlontar dalam orasi pada kenyataannya tidak demikian, Apa yang terjadi dan terlihat tidak setulus dalam aksi-aksinya selama ini tidak tulus dalam aksi-aksinya selama ini. Betapa kejamnya memanfaatkan saudara-saudara mereka demi memperoleh keuntungan dijadikan sebagai alat untuk memperoleh kedudukan dan jabatan, bahkan tak jarang menari bahagia di atas penderitaan saudara-saudaranya selama ini.

Secara kasat mata dari bahasa yang yang terlontar dalam aksi-aksinya, seperti paling benar adanya bahkan ia seolah sedang menjadi penyuara kesejahteraan untuk bumi Papua. Padahal pada hakikatnya mereka telah menari-nari diatas penderitaan saudara-saudaranya. Maka kita harus mencermati tentang ajakan dan bujuk rayu bahkan hasutan yang hembuskan malah akan memperkeruh suasana Papua yang telah aman, roda perekonomian telah berkembang seperti masa sekarang ini.

KNPB Berbuat “MAKAR” Dengan Mengalihkan Kegiatan Gelar Aksi Pameran Seni, Budaya dan Sejarah West Papua

Tak kunjung jera Aktifis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ini telah berupaya untuk menggelar pameran Seni, Budaya dan Sejarah Papua Barat untuk mendukung West Papua untuk menjadi anggota MSG. Padahal kita sudah tahu bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan MSG dalam pernyataannya hari Kamis (25/6/2015), Perdana Menteri Peter O'Neill mengatakan para pemimpin MSG sudah membuat keputusan untuk menerima Indonesia sebagai anggota dalam KTT yang sedang berlangsung di Honiara di Kepulauan Solomon.

Sedangkan sebuah organisasi West Papua melalui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), sebelumnya mengajukan diri untuk menjadi anggota, namun menurut O'Neill mereka akan diberi status sebagai pengamat (Observasi). Dengan demikian sudah jelas bahwa Indonesia adalah anggota MSG dan West Papua melalui ULMWP diangkat sebagai pengamat Observasi.

Yang jadi pertanyaan disini adalah mengapa West Papua tidak puas dengan pengangkatannya menjadi Observasi..?, sudah dikasih kedudukan yang enak malah minta lebih, emang West Papua itu siapa..? Bukankah West Papua itu masih bagian dari Indonesia.

Ingat…!!! Papua itu bukanlah suatu Negara, namun bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana hasil Integrasi Papua pada 1 Mei 1963 maupun hasil PEPERA 1969 yang melahirkan resolusi PBB 2405. “Hasil Pepera itu sah sesuai ‘New York Agreement‘ 1962 dan Pepera ini pun sudah disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2505, pada 19 November 1969,” Ini berarti kembalinya Papua ke pangkuan Indonesia sudah didukung penuh oleh masyarakat internasional dan PBB dan keputusan ini sudah FINAL tidak bisa diganggu gugat.

Kegiatan yang dilakukan KNPB merupakan kegiatan MAKAR yang dibalut dengan Ibadah bersama diberbagai daerah seperti Timika, Jumat (17/07). Kegiatan yang sebenarnya dilaksanakan adalah mencari dan mengajak semua elemen masyarakat untuk mendukung West Papua masuk menjadi anggota MSG yang telah dibahas di Honoria dalam acara Senior Officer Meeting (SOM ) dan Foreign Minister Meeting (FMM) yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 sampai  23 Juni 2015 lalu.

Sedangkan pada tanggal 24 - 26 Juni lalu, leader summit dukungan menyuarakan Papua Merdeka dengan menggelar aksi, diantaranya menggelar pameran seni, budaya dan sejarah West Papua yang diputarbalikan kebenarannya dan gerak jalan untuk mendukung permohonan West Papua menjadi anggota MSG.

Seperti diketahui, MSG sebenarnya merupakan organisasi yang beranggotakan sejumlah negara-negara yang memiliki Ras Melanesia untuk kepentingan kerja sama ekonomi. Indonesia sendiri termasuk sebagai salah satu anggota dalam KTT yang berlangsung di Honiara di Kepulauan Solomon beberapa waktu yang lalu. Namun beberapa pihak di Indonesia menilai MSG juga dimanfaatkan gerakan separatis seperti KNPB.

Untuk itu berdalih melakukan Ibadah bersama KNPB wilayah Timika akan menggelar demo sebagai upaya mendukung permohonan West Papua menjadi anggota MSG yang berupaya untuk minta ijin dari aparat kepolisian. Untuk itu apabila KNPB tetap melakukan kegiatannya yang tidak diberikan ijin oleh aparat kepolisian maka pihak kepolisian akan tetap bersikeras dan tidak segan-segan untuk menjatuhkan sangsi kepada para aktivis yang menjadi penggerak massa. “Mereka dijerat dengan Pasal 160 KUHP, melakukan penghasutan melawan pemerintah dan diancam pidana maksimal 6 tahun penjara yang termasuk dalam Makar.

Selain itu, Upaya-upaya makar yang dilakukan aktifis KNPB ini sudah jelas bertentangan dengan Konstitusi negara Indonesia yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang Berisi : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Dalam UUD 1945 tersebut sudah jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia berbentuk republik dan bukan federal sehingga seluruh wilayah Indonesia adalah bagian dari NKRI. Ketentuan ini secara etika pergaulan internasional harus dihormati oleh  negara-negara lain di dunia. Sehingga, Papua dalam kerangka NKRI tidak dapat bertindak sendiri atas nama West Papua, melainkan atas nama Indonesia. Papua, bukanlah negara sendiri, melainkan bagian dari Indonesia. Hal ini tentu sangat jelas secara hukum.

Sudah jelas bahwa semua upaya rayuan KNPB terhadap MSG tidak akan mungkin berarti di mata MSG sendiri, MSG sendiri menilai bahwa pemerintah Indonesia sangat serius dalam hal memajukan kesejahteraan dan pembangunan di Papua mulai dari Otonomi Khusus (Otsus) yang diperluas atau yang dikenal dengan Otsus Plus, pembangunan ribuan kilometer ruas jalan untuk membuka jalur transportasi dan perdagangan di pedalaman Papua yang dikerjakan oleh Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dan meningkatnya mutu pendidikan di Papua.  Bahkan apabila ditinjau dari hasil kajian pihak KPWBI (Kantor Perwakilan Bank Indonesia) di Papua pertumbuhan perekonomian Papua sangat menggembirakan.