MSG tidak pernah akui organisasi terlarang seperti UMLWP

Pertemuan-pertemuan yang selama ini dilakukan oleh berbagai kelompok terlarang di Papua sangatlah banyak menuai masalah dimana-mana. Khususnya penolakan persetujuan yang dicekam oleh seluruh masyarakat Papua khususnya Papua barat, bahwa melalui organisasi UMLWP Papua barat sudah termasuk dalam keanggotaan MSG (Melanesia Sphered Group).

Organisasi UMLWP sudah banyak melakukan aktivitas manuver politik agar dapat masuk ke MSG. masalah seperti ini sangatlah penting diketahui kelompok terlarang seperti UMLWP ini, sebab MSG sendiri telah diakui ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ini menjadi konsep besar yang harus diketahui bagi pentolan besar pembentuk organisasi terlarang yang ada di luar negeri yang ingin menempatkan Papua diakui oleh lembaga MSG.

Namun sayangnya, usaha tersebut mendapat penolakan keras dari beberapa anggota negara penting MSG, seperti Papua New Guinena, Fiji, Kepulauan Solomon dan Australia.  Hal ini terjadi semenjak awal penolakan pembuatan organisasi terlarang UMLWP, apalagi bergabung ke dalam MSG. Dikarenakan MSG masih menghormati kedaulatan negara Indonesia, selain itu negara-negara MSG menganggap UMLWP bukan organisasi representatif masyarakat Papua.

adi percuma saja kalau organisasi tersebut selalu ingin diakui ke dalam anggota dari MSG, sebab hasilnya juga akan percuma karena tidak akan pernah mendapat dukungan dari manapun. Meskipun kelompok terlarang tersebut telah membentuk organisasi terlarang lainnya seperti Republik Federal Papua Barat, Parlemen Nasional Papua Barat dan Papua Barat Koalisi Nasional yang sama sekali tidak pernah mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Papua dan Papua Barat.

Berbagai Isu Papua disuarakan, yang mereka angkat terbukti dengan dikeluarkannya pernyataan dari UMLWP Benny Wenda yang mengatakan, dirinya percaya ini merupakan hal yang mendesak untuk diselesaikan. Karena kekejaman yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh militer dan program transmigrasi yang mempercepat dan sesuai dengan tren saat ini Indonesia. Berarti bahwa penduduk asli Papua hanya akan membuat 28% dari populasi pada tahun 2020. Pada kenyataannya sama sekali tidak terbukti seperti yang dituduhkan Benny Wenda terhadap pemerintah Indonesia.

Tidak hanya itu, salah satu pendiri organisasi terlarang ini juga menyuarakan isu negatif yang tidak pernah benar adanya dan bahkan hanya ingin memprovokator masyarakat Papua. Dengan menyebutkan kehadiran militer di Papua menimbulkan semakin banyaknya kasus intimidasi. Jadi kami menaruh kepercayaan dan harapan kepada sesama Melanesia untuk mengakui perjuangan kita, hanya akan membela tanah air kita. 

lagi-lagi hanya kebohongan yang mereka angkat ke dalam isu masalah Papua. Pada kenyataannya, kita bisa melihat dengan bukti yang nyata bahwa kehadiran militer di Papua untuk menciptakan keamanan dari tindakan dan aksi kelompok separatis yang menginginkan Papua untuk kacau. Sehingga kemudian mereka angkat ke dalam pembahasan dimata dunia Internasional termasuk ke dalam lembaga MSG.

Yang bisa mendaftar menjadi anggota MSG itu sebenarnya Pemerintahan Indonesia bukan organisasi yang dibentuk kelompok tertentu. Apabila MSG menerima dan mengesahkan ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) menjadi anggota  MSG ?, MSG ikut aturan mana ?,

Padahal MSG itu sendiri merupakan organisasi di bidang perekonomian dan perdagangan antar pemerintah negara-negara di wilayah Pasifik Selatan yang terdiri dari : Vanuatu, Solomon, PNG, Fiji dan New Caledonia yang diresmikan pada tanggal 23 Maret 2007 di bawah badan hukum Internasional yang bermarkas di Port Vila, Vanuatu.

UMLWP bukanlah wakil dari rakyat Papua, mereka sekumpulan orang yang ingin memecah belah Rakyat Papua Barat. Dulu membentuk forum WPNCL (West Papua National Coalition for Liberation) dan didaftarkan ke MSG, setelah MSG mempelajari pendaftarannya, MSG menolak karena WPNCL tidak bisa mewakili rakyat Papua.

Seluruh Masyarakat Papua Menolak Keras Aksi Anarkis KNPB dan ULMWP

Jayapura – Aksi anarkis yang selama ini dilakukan oleh kelompok organisasi terlarang KNPB dan ULMWP menjadi musuh dari seluruh masyarakat Papua. Isu-isu tentang kabar miring yang tidak pernah benar dan sesuai kenyataan yang terjadi dilapangan selalu disebarluaskan kepada seluruh masyarakat yang membuat masyarakat semakin risih dan geram dengan pemberitaan tersebut.

Buchtar Tabuni selaku pemimpin dari organisasi terlarang Parlemen Nasional Papua Barat (PNPB) dan merupakan salah satu deklarator United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi orang yang paling dibenci oleh seluruh masyarakat Papua. Sebab, dalang dari setiap isu-isu negatif dan yang menjadi penyebab konflik di Papua adalah berasal dari dirinya.

Dirinya mengaku bangga bahwa, dengan isu-isu yang tidak benar tentang Papua ini dapat ia sebarkan dan berharap menjadi provokator yang sukses untuk memecah belah Papua dan NKRI. Dengan menjadi salah satu deklarator terbentuknya wadah koordinatif yang disebut ULMWP orang tersebut ini telah banyak melakukan segala cara agar dapat memasukkan Papua kedalam organisasi MSG.

Tetapi sayangnya, dirinya tidak mengerti dan meninjau berbagai perkembangan dunia yang telah terjadi. Fakta yang ada MSG merupakan salah satu organisasi yang sudah diakui oleh negara-negara lain didunia. Bahkan MSG sendiri telah diakui ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hal inilah yang harus diketahui oleh organisasi terlarang yang ada di Papua yang masih bertentangan pandangan hidupnya dengan NKRI. Karena agar mereka mengerti, negara-negara yang mereka anggap sebagai pendukung bahkan tidak pernah menganggap mereka ada, bahkan negara seperti Fiji, Salomon Island dan PNG tidak pernah sama sekali berhubungan dengan kelompok/organisasi terlarang seperti mereka.

Maka bila organisasi tersebut melakukan aksi dan menyebarkan isu-isu yang tidak benar, salah satunya dengan menyebarkan brosur, selebaran dan sampai turun kejalanan untuk melakukan demo semua itu hanyalah tindakan yang bersifat memprovokator seluruh masyarakat Papua. Semua itu hanya untuk kepentingan pribadi bagi salah satu pemimpin kelompok organisasi mereka.

Aksi turun ke jalan dengan melakukan demo yang rencananya akan dilakukan kelompok terlarang KNPB ini kabarnya merupakan untuk mendukung West Papua masuk sebagai anggota negara MSG yang di perjuangkan melalui ULMWP. Tetapi sayangnya usaha tersebut akan sia-sia karena tidak mungkin MSG menerima organisasi terlarang dan tidak jelas seperti yang dimiliki mereka.

Dengan demikian, masyarakat Papua pun sama sekali tidak peduli dengan aksi yang mereka lakukan. Bahkan seluruh masyarakat Papua menginginkan pihak aparat keamanan agar membubarkan aksi serta organisasi mereka, karena sudah sangat meresahkan masyarakat di Papua saat ini, sebab dari tindakan merekalah awal mula munculnya konflik. Sehingga di mata masyarakat diseluruh indonesia, bahkan dimata dunia internasional papua dianggap jelek dan menjadi daerah yang sangat berbahaya.

Ada Udang Dibalik Batu Atas Ketidakhadiran Lukas Enembe Mendampingi Presiden RI

Jayapura – Ada sesuatu yang sangat mengherankan ketika adanya kunjungan Presiden RI Jokowi ke Papua seminggu yang lalu. Kejanggalan yang sangat menonjol adalah ketidakhadiran Gubernur Papua Lukas Enembe mendampingi Presiden selama 3 hari di Papua.

Banyak media Online Indonesia yang menanyakan sebab ketidakhadiran Lukas Enembe pada saat kunjungan Presiden. Pada saat dimintai keterangan kepada salah satu juru bicara Lukas Enembe, Lamadi de Lamanto mengatakan bahwa lukas enembe sedang berada diluar Papua untuk mengurus masalah tertentu. Sedangkan saat ditanyakan pada Klemen Tinal Wakil Gubernur, mengatakan bahwa Pak Lukas sakit setelah pulang dari Cina dan coba tanyakan kepada istrinya mungkin akan lebih jelas, ungkapnya”. 

Ada apa Gubernur Papua tidak memberikan penyambutan kunjungan kepada Presiden Jokowi dan rombongannya itu. Ada begitu banyak informasi yang disampaikan oleh para orang dekat Gubernur. Namun anehnya, informasinya simpang siur tidak seragam.

Hal ini sangatlah tidak wajar, terdapat banyak alasan yang diungkapkan pada saat ditanya mengapa Gubernur Papua tidak ada menemani Presiden di Papua. Pasti terdapat hal yang sangat mencurigakan. Dan ketika ditanya, setiap jawaban yang disampaikan orang-orang terdekatnya sangat bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Mengapa? Dan ada apa?.

Setelah ditelusuri lebih dalam oleh beberapa instansi negara, seperti KPK, Polri dan Menkopolhukan. Ternyata, terdapat suatu masalah yang sangat memprihatinkan ketika diketahui ada udang dibalik batu, artinya, adanya suatu masalah politik yang dikerjakan Lukas Enembe selama menjabat sebagai Gubernur di Papua.

Pengajuan yang dilayangkan lukas Enembe kepada Presiden tentang masalah dana Otsus tidak di setujui oleh Presiden sebab takut dana tersebut akan disalahgunakan dan akan sangat rentan terjadi yang namanya korupsi. Maka dari itu, Presiden Jokowi ingin melihat langsung keadaan yang ada di Papua sehingga tau dan jelas dana yang diperlukan dan dibutuhkan untuk setiap pembangunan yang nantinya akan dibangun.

Apabila dana otsus tersebut langsung diberikan kepada Gubernur, maka dana tersebut tidak akan sampai kepada masyarakat. Karena ternyata selama ini, dana otsus yang sudah berjalan sebelumnya disalahgunakan oleh Gubernur Papua.

Dana tersebut di berikan kepada kedua organisasi yang selama ini membantunya sehingga terpilih mejadi Gubernur dan sampai sekarang masih bertahan. Yaitu KNPB dan OPM yang menjadi teman korupsinya Lukas Enembe sehingga dana otsus yang terus dipertanyakan masyarakat Papua selama ini tidak pernah dapat dirasakan mereka. Dan dalang dibalik itu semua merupakan KNPB dan OPM yang menjadi provokator, sehingga sangat sering terjadi konflik, baik itu demo maupun kasus kriminal yang terjadi di Papua ini.

Hanya sedikit orang saja yang mengerti mengapa masalah otsus ini tidak pernah selesai dan ketemu ujung masalahnya. Semenjak ketidakhadiran Lukas Enembe menemani Presiden di Papua inilah puncak kasus terbongkarnya wajah bertopeng Lukas Enembe. Kesimpulannya, Gubernur Enembe takut bertemu dengan Presiden karena telah ketahuan seluk beluk busuknya Lukas Enembe selama menjabat menjadi Guernur di Papua. Puluhan triliun rupiah dana otsus dimakan habis oleh Gubernur sehingga sampai sekarang masyarakat Papua tidak ada perubahan ekonomi sama sekali.

Maka dari itu, cepat atau lambat Lukas Enembe nantinya akan di copot jabatannya menjadi Gubernur Papua. Karena Instansi seperti KPK, Polri dan Menkopolhukan telah menyelidiki kasus tersebut. Sebab sudah tercium bau yang sangat mencurigakan di Lukas Enembe dengan Penyalahgunaan dana otsus yang diduga dikorupsi oleh Gubernur Papua.

Cara Berbeda Presiden RI Merangkul Papua

Jayapura –  Indonesia adalah negara yang besar dan memiliki berbagai macem kekayaan alam didalamnya. Salah satunya yang ada di wilayah bagian paling Timur Indonesia yaitu Papua dan Papua Barat.

Papua merupakan wilayah indonesia yang memiliki banyak sekali kekayaan alamnya, mulai dari emas, tembaga, perak, minyak bumi dan bahkan masih banyak lagi. Maka bila alamnya menyimpan banyak kekayaan, secara otomatis rakyatnya pun harus demikian. Tetapi kenyataan yang ada sangat bertolak belakang dengan kehidupan masyarakat yang ada di Papua.

Hal-hal yang membuat selama ini Papua sangat jauh tertinggal dengan daerah lain di Indonesia adalah masalah politik yang terus terjadi, yang menyebabkan Papua menjadi daerah yang sangat memprihatinkan. ingatan yang sampai saat ini terpelihara di benak masyarakat Papua yang kembali ke pangkuan NKRI lebih dari setengah abad lalu itu, lebih di dominasi dengan ingatan kepedihan.

Serangkaian peristiwa kekerasan yang terus diturun-temurunkan terus-menerus ke generasi berikutnya, membuat cara pandang mereka terhadap negara sangat sinis. Kondisi tersebut makin akut, ketika sejumlah elit di pemerintahan melakukan banyak hal merugikan masyarakat di seluruh Papua, dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, gubernur yang korupsi, pemerintah daerah yang menggunakan dana yang tadinya semesti ditujukan untuk rakyat, tetapi disalah gunakan, hal tersebut membuat masyarakat yang sudah menderita semakin tersiksa.

Dana pembangunan khusus untuk Papua dan Papua Barat misalnya, telah menerima kucuran dana yang sangat besar. Tercatat dari tahun 2001 hingga 2014 dana yang diberikan Pemerintah pusat sebesar 57,7 triliun rupiah dana yang diterima Papua dan Papua Barat. Ironisnya cucuran dana tersebut tidak berpengaruh pada index pembangunan manusia atau IPN Papua.

Tetapi ironisnya, IPN Papua dan Papua Barat masih merayap di urutan terakhir se-Indonesia. Tiga tahun lalu skor IPN Papua 65,8 triliun itu menjadikan Papua sebagai provinsi yang IPNnya terendah secara nasional yang rata-rata 73,29 triliun rupiah. Wajar belaka bila kondisi tersebut memicu ketidakpuasan Papua. celakanya lagi, hal tersebut terimbas ke berbagai masalah. Selama ini pendekatan keamanan yang cenderung represif dipilih pemerintah setiap ada yang bersuara lantang.

Dialog secara serius pemenuhan atas janji-janji politik dan keinginan memperdayakan Papua masih jauh panggang dari api. Karena itulah, kita sangat mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang bertekan menggunakan pendekatan yang humanis, biologis dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat Papua.

Hal-hal seperti itulah yang sangat dirindukan masyarakat Papua, tetapi selama ini hampir selalu menjadi teriakan kosong tak bersambut. Saat berkunjung ke Papua sabtu 9 mei Presiden Jokowi memberikan grasi kepada 5 tahanan Papua dan Papua Barat, Presiden mengatakan grasi itu merupakan upaya sepenuh hati pemerintah untuk menghentikan stigma politik yang selama ini ada di Papua dan Papua Barat. Kita ingin menciptakan Papua dan Papua Barat sebagai negeri yang damai, jadi jangan di panas-panasi lagi “kata kepala negara dilembaga pemasyarakatan kelas II Abepura, Jayapura, Papua”.

Dari kelima Tapol yang dibebaskan itu, ada yang divonis seumur hidup dan ad yang divonis 20 tahun penjara. Presiden bahkan menyebutkan kelima tapol yang dibebaskan merupakan titik awal dari pembebasan tapol berikutnya.

Bukan Cuma itu, pemerintah juga mencucurkan anggaran dana sebesar 6 triliun rupiah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua. Dana itu digunakan untuk membangun jembatan dan jalan trans Papua, irigasi, sanitasi dan air minum serta perumahan. Presiden Jokowi juga mengunjungi pasar Praha Sentani Jayapura yang saat ini dijadikan contoh pasar terintegrasi dengan terminal. Pembangunan pasar akan selesai akhir tahun ini, sehingga sudah dapat diresmikan akhir awal tahun depan.

Langkah tersebut mengingatkan kita pada cara negara menyelesaikan konflik di aceh satuwasadasa lalu. itu menandakan pendekatan dialog kemanusiaan dan kesejahteraan merupakan solusi yang benar untuk merekakan bangsa. Negeri ini tentu tidak hanya menginginkan anyaman bangsa yang sepertinya indah dan warna-warni dipermukaan saja, tetapi sejatinya didalamnya penuh dengan kekarut-marutan akibat pendekatan reprensif yang menakutkan.

Maka dengan pendekatan inilah, Presiden sudah mulai melihat titik terang dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua. semoga dengan ini, diharapkan dengan cara yang berbeda yang diterapkan Presiden dapat mengubah Papua dan Papua menjadi lebih baik lagi kedepan yang tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama dari semua pihak, khususnya seluruh masyarakat Papua yang kita cintai.

Pemberian Grasi Tapol oleh Presiden RI, damai Sejahtera tercipta di Papua

Rencana grasi yang akan diberikan Presiden RI Ir. Joko Widodo kepada lima tahanan politik Papua menuai banyak komentar dari semua kalangan yang ada di Indonesia.

Pemberian grasi tersebut merupakan langkah awal perbaikan yang di terapkan Presiden RI guna membangun Papua yang damai, aman dan sejahtera. Dan bukan dengan langkah itu saja, tetapi banyak kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Papua untuk mengubah Papua ke depan lebih baik lagi.

Contoh pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu pembangunan jembatan Hamadi-Holtekam, Pembangunan Pasar yang sangat besar yang ada di wilayah harapan sentani serta masih banyak lagi pembangunan yang rencananya akan dibangun diseluruh Papua dan Papua Barat.

Karena itu, tidak ada alasan lagi yang harus diperjuangkan dan dipermasalahkan masyarakat Papua seperti meminta referendum maupun kebebasan atas Papua untuk lepas dari NKRI. Yang saya pahami sebenarnya hampir 90% rakyat Papua sangat cinta terhadap Indonesia dan tidak mau untuk lepas dari NKRI. Tetapi 10% nya lagi itu merupakan mereka yang ingin Papua ini hancur lebur, pecah menjadi dua bagian, yang satu masuk menjadi bagian NKRI dan yang satu lagi terlepas dari Indonesia.

Seandainya bila kita bayangkan saja, bila 90 orang melawan 10 orang untuk memperebutkan suatu tanah yang menjadi kehidupan mereka nantinya, otomatis pasti yang 10 orang akan mati total. Untuk itu, dengan segala cara sebagian kecil orang ini akan menghalalkan segala cara untuk dapat menang memperebutkan tanah tersebut, dengan melakukan Provokasi, penipuan, dan kasus kriminal lainnya. Bahkan mereka harus saling membunuh rakyatnya sendiri atau sukunya sendiri demi memprovokasi, sehingga munculah konflik diberbagai tempat yang akan menimbulkan keretakan dalam kelompok tersebut.

Pemberian grasi yang dilakukan Presiden ini merupakan langkah yang sangat tepat guna mempersatukan keyakinan dan tujuan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada lagi dendam antara sesama, iri terhadap kepunyaan orang lain. Jikalau hal ini dapat berjalan, maka kedamaian di tanah Papua akan segera terwujud. Rakyatpun dapat menikmati hasil pembangunan dan akan merasakan kesejahteraan.

Jangan pernah berfikir negatif tentang rencana dan kebijakan Presiden ini. Tahanan politik yang rencana tadinya akan dilepaskan akan diberikan syarat kebebasan dengan harapan mereka tidak akan mengulangi tindakan kriminal atau pelanggaran yang bertolak belakang dengan NKRI. Selain itu mereka juga diharapkan mau bisa bersama-sama pemerintah Indonesia maupun seluruh rakyat yang lainnya untuk membangun Papua menjadi yang lebih baik lagi ke depan.

Bagi rakyat Papua yang selama ini masih bertentangan arah hidupnya dengan NKRI yang ada dipegunungan, hutan-hutan maupun yang ada di luar negeri. Marilah kita sama-sama membangun Papua yang damai dan sejahtera. Masing-masing individu janganlah memikirkan ego dan kepentingan diri sendiri, sebab langkah inilah yang harus kita tempuh untuk kemajuan Papua dan Papua Barat. Karena mau sampai kapan pun kalau kita tidak menyatukan prinsip hidup dan keyakinan kita bersama sebagai bagian dari NKRI maka akan semakin banyak korban jiwa yang akan jatuh.

Inilah langkah dan kebijakan Presiden kita, semoga dengan rencana akan dilaksanakannya pembangunan diberbagai wilayah, mampu meyakinkan masyarakat Papua yang masih bersebrangan paham dengan NKRI, bisa bersama-sama membangun dan menciptakan Papua yang aman, damai dan sejahtera.

Tujuan Presiden Menyatukan Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke

Kunjungan Presiden RI Ir. Joko Widodo ke papua merupakan wujud kepedulian beliau terhadap nasib rakyat Papua yang selama ini masih berada di kondisi yang kurang baik dikarenakan adanya masalah  yang selama ini belum dapat di selesaikan di Papua.

Berbagai kebijakan yang dilakukan Presiden untuk Papua, seperti halnya yang memberikan pembebasan atau grasi terhadap lima aktivis Papua yang termasuk kategori tokoh utama dalam aksi-aksi yang menuntut kemerdekaan Papua selama ini, yaitu Apotnalogolik Lokobal (20 tahun penjara), Numbungga Telenggen (penjara seumur hidup), Kimanus Wenda (19 tahun penjara), Linus Hiluka (19 tahun penjara) dan Jefrai Murib (penjara seumur hidup).

Kebijakan tersebut menghasilkan banyak kritikan dan pertentangan yang meluap di berbagai media sosial. Ada yang setuju dan ada yang sangat tidak setuju dengan keputusan Presiden tersebut. Karena dianggap akan menambah kekacauan dan konflik yang berkepanjangan di Papua.

Tetapi, Presiden sendiri sepertinya telah memikirkan panjang lebar tentang kebijakan yang diambilnya tersebut, karena Presiden berharap dengan kebijakannya tersebut akan memberikan pemahaman kepada seluruh rakyat Papua, bahwa dengan cara yang tepat ini seluruh rakyat Papua akan memahami bahwa berdamai itu lebih indah tanpa harus memaksa adanya korban jiwa yang jatuh.

Demi mewujudkan dialog yang baik dengan rakyat Papua maka secara otomatis rakyat yang dulunya selalu menginginkan agar pemerintah Indonesia memberikan referendum untuk masyarakat Papua tidak lagi menyuarakan hal tersebut. Sebab Papua merupakan bagian yang sah dengan Indonesia sejak pembebasan jajahan terhadap belanda, yang dibuktikan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

kebijakan Presiden Jokowi dan -JK untuk membebaskan tapol merupakan langkah pemerintah untuk lebih fokus untuk kesejahteraan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan kehidupan. Selain keamanan dan dan perdamaian Tanah Papua.

Maka dengan demikian, tidak akan ada lagi yang namanya pelanggaran HAM maupun kasus kekerasan yang sampai menjatuhkan banyak korban jiwa yang ada di tanah Papua. Dengan itu, marilah kita berjalan bersama-sama membangun Papua yang damai menuju Indonesia yang hidup saling bergandengan tangan, berdamai satu dengan yang lain, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang paling dihargai dan ditakuti oleh negara-negara lain di dunia.

Tidak Ada Alasan Yang Menolak Presiden RI ke Papua

Rencana kedatangan Presiden RI Jokowi Dodo besok pada tanggal 8-11 Mei ke Papua merupakan suatu hal yang sangat istimewa mengingat kepedulian orang nomor satu di Indonesia ini terhadap Papua sangatlah luar biasa.

Kunjungan tersebut merupakan komitmen dari bapak Presiden Ir. Joko Widodo yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur maupun suprastruktur guna mendukung roda pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah Papua dan Papua Barat.

Berbagai kegiatan kunjungan kerja Presiden di berbagai daerah di Papua mulai dari meresmikan kabel fiber optik Telkomsel, launching KIS, KIP dan KKS yang berlokasi di Pasar Hamadi, pencanangan pembangunan jembatan Hamadi-Holtekam, peresmian kampus IPDN Papua, peletakan batu pertama pembangunan stadion di kampung Harapan, Sentani Timur serta pasar mama-mama Papua Pahara di Sentani Kabupaten Jayapura.

Kedatangan Presiden ke Papua merupakan salah satu permintaan masyarakat Papua yang sekian lama dinanti-nanti masyarakat papua untuk memperhatikan rakyatnya yang masih berada hidup di bawah garis kemiskinan. Sehingga masyarakat Papua sangat berharap besar terhadap Presiden RI Jokowi Dodo.

Maka dari itu, bagi sekelompok orang yang dianggap ingin menggagalkan atau mengganggu jalannya kegiatan Presiden di Papua agar segera menghilangkan niat tersebut sebelum nasib yang buruk meninpa hidup orang tersebut.

Karena seluruh pihak aparat yang ada di Papua baik itu TNI-Polri telah melaksanakan pengamana yang bersifat khusus atau VVIP untuk orang nomor satu tersebut, sehingga tidak akan ada cela untuk mereka yang ingin melakukan pemberontakan atau kekacuan dalam pelaksanaannya nanti.

Dengan demikian, besar harapan seluruh pihak aparat TNI/Polri yang bertugas di Papua agar senantiasa saling menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif selama kunjungan kerja bapak Presiden Jokowi. Dan memohon bantuan masyarakat yang ada di Papua agar mau membantu agar pelaksanaannya nanti dapat menghasilkan hasil yang kira-kira bermakna dan berkesan di hati Presiden Jokowi, sehingga menambah perhatian yang lebih untuk seluruh masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat.